Seiring dengan perkembangan zaman jumlah penyalahguna narkotika semakin meningkat di Indonesia. Narkotika menimbulkan dampak negatif jika digunakan bukan untuk kepentingan medis dan tanpa izin dari Dokter atau pihak yang berwenang, dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika. Permasalahan skripsi ini: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang yang mengonsumsi narkotika secara ilegal berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap orang yang mengonsumsi narkotika secara ilegal pada putusan no.154/Pid.Sus/2019/PN Mam? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam memvonis orang yang mengonsumsi narkotika secara ilegal pada putusan no.154/Pid.Sus/2019/PN Mam. Metode penelitian ini yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, sehingga dari data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdakwa berinisial HK belum mendapatkan hak perlindungan hukum rehabilitasi medis dan sosial yang tercantum dalam UndangUndang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dipertegas dalam SEMA No.4 Tahun 2010 dan SEMA No.3 Tahun 2011. Majelis Hakim memutus perkara tersebut kurang tepat dengan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tanpa mempertimbangkan Pasal 54, 56, 103, 127 Ayat 2 dan 3 serta SEMA No.4 Tahun 2010 dan SEMA No.3 Tahun 2011 sehingga terdakwa hanya diberi sanksi pidana penjara tanpa mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa penegak hukum belum menerapkan hak perlindungan rehabilitasi medis dan sosial kepada terdakwa dan Hakim hanya memberikan sanksi pidana penjara, namun tidak memberikan hak perlindungan terdakwa yakni rehabilitasi medis dan sosial.