Muhamad Irfan Fathurohman Pengarang

Perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Buku I tentang Orang. Perjanjian perkawinan sendiri merupakan bentuk perbuatan hukum yang bernama perjanjian. Mengingat dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perjanjian perkawinan tersebut sah secara hukum dan tidak terdapat permasalahan dikemudian harinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kedudukan serta akibat hukum pembatalan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian dalam putusan nomor 598 PK/Pdt/2016, dan Bagaimanakah pertimbangan hakim atas pembatalan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian dalam putusan nomor 598 PK/Pdt/2016. Tujuan dan kegunaan penulisan ini adalah untuk mengetahui solusi dari pokok permasalahan dan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bersifat deskriftif analisis, sehingga data yang diperoleh, dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Landasan hukumnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai Perjanjian Perkawinan. Hasil analisis penulis, menunjukkan bahwa dalam pembuatan perjanjian perkawinan dapat sah apabila dibuat sesuai prosedur pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila tidak dibuat sesuai yang diatur dalam undang-undang maka perjanjian perkawinan tersebut tidak sah/batal dan tidak mengikat kepada kedua belah pihak. Dan perjanjian perkawinan tersebut dapat diminta pembatalan atau dibatalkan melalui keputusan pengadilan.