Erin Rosadi Pengarang

dengan ketentuan Pasal 33 undang-undang dasar 1945 yang menyatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Wilayah udara kemudian memiliki nilai ekonomis dan strategis, Indonesia mulai memanfaatkan teknologi kedirgantaraan untuk kebutuhan transportasi, pertahanan dan keamanan nasional. Namun kondisi tersebut dapat berubah manakala Indonesia tidak mampu menguasai teknologi kedirgantaraan seperti dalam kasus pengelolaan wilayah udara yang dikelola Singapura sehingga sebagai penompang ekonomi dan pertahanan Nasional negara dikuasai oleh negara lain. Bagaimanakah realisasi pelaksanaan dan penyelesaian terhadap ketidak sesuaian pengaturan dalam pelaksanaan UUPA No. 5 tahun 1960 terhadap konvensi Chicago 1944. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris, yang bersifat deskriptif analis, sehingga data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Landasan hukumnya mengacu kepada UU No. 1 th 2009, UUPA No 5 tahun 1960 pasal 2 ayat (1), Kepres No. 7 tahun 1996, ratifikasi Chicago. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pengelolaan pulau Natuna dan Batam oleh Singapura tidak melanggar hukum (khusunya UUPA No. 5 tahun 1960) hal ini mengingat wilayah tersebut merupakan wilayah udara international keamanan penerbangan. Dengan mempersiapkan peralatan-peralatan tekhnologi dan sumber daya manusianya (SDM) personel yang lebih baik. Sehingga ruang udara kita dapat dikelola sendiri oleh Indonesia. Dengan di awali langkah-langkah strategis tersebut dan sebagai alat memudahkan langkah diplomasi