Eko Febriyanto Pengarang

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (integrated criminal justice sistem). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan dan barang rampasan negara. Oleh karena itu apakah Peranan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana tanggung jawab Rupbasan terhadap benda sitaan yang disimpan di Rupbasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai Peranan Dan Tanggung Jawab Rupbasan dan juga bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Rupbasan dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analistis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Rupbasan kelas I Jakarta Barat dan Tangerang. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari Kepala Rupbasan yang secara langsung menangani serta mengelola Rupbasan dan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian Kemudian dianalisis dengan menghubungkan data yang diperoleh dari Rupbasan Kelas I Jakarta Barat dan Tangerang sehingga ditemukan hukum dalam kenyataannya. Peranan Rupbasan Kelas I Jakarta Barat dan Tangerang masih belum optimal sehubungan dengan tugas dan fungsi yang belum dijalankan serta tanggung jawab terhadap benda sitaan masih belum melindungi hak asasi manusia terhadap pemilik benda sitaan tersebut akibat dari tidak adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas mengatur apa yang harus dilakukan Rupbasan.