Bagas Bayu Pribadi Pengarang

Praperadilan adalah peradilan sebelum peradilan pokok perkara. Praperadilan bukan lembaga yang terpisah dari peradilan umum, hanya saja Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk menggelar Praperadilan tersebut. Praperadilan hanya mengatur aspek formil, tidak masuk dalam aspek materiil, artinya Praperadilan tidak boleh masuk kepada peradilan seperti peradilan pokok perkara, oleh karena itu KUHAP mengatur soal ruang lingkup dan kewenangan Praperadilan, peraturan tersebut diperkuat lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya memperluas objek Praperadilan. Maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan apakah putusan hakim sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk solusi dari pokok hukum yang diteliti dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yang bersifat Deskriptif Analitis. Landasan hukumnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.