Ari Tubagus Rahman Pengarang

Ketentuan tentang harta gono-gini harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang boleh dibagi secara bersama diantara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta gono gini asalkan tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono-gini itu diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 119 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). sebagai mana diatur dalam pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Jika suami-isteri yang akan bercerai berperkara mengenai harta gono-gini ke Pengadilan Agama, maka ada ketentuan khusus yang diberlakukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 ada ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua (bagian 50 %) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Akan lebih baik jika perceraian tidak menjadi satusatunya cara untuk menyelesaikan sebuah masalah, sehingga tidak perlunya pembagian harta bersama. Jika memang perceraian adalah cara yang terbaik, maka dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan harus adil dan sesui dengan hukum yang berlaku untuk dua belah pihak agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan. Tetapi jika suami-isteri tersebut tidak berperkara di Pengadilan Agama, yaitu melakukan musyawarah sendiri, maka harta gonogini sebenarnya dapat dibagi menurut cara lain. Yaitu dibagi atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak (suami-istri) yang bercerai. Atau dibagi menurut persentase masing-masing pihak jika diketahui jumlahnya.