Abdoel Mufti Pengarang

Pada dasarnya di dalam tindak pidana penggelapan terdapat banyak rumusan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang, unsur-unsur dalam rumusan Pasal 372 KUHP harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum Pengadilan menjatuhkan vonnis terhadap pelaku tindak pidana. Begitu pula, pada pertanggung jawaban secara materiil maupun immaterial, hak korban yang hilang akibat tindak pidana yang terjadi harus terpenuhi, baik melalui penggabungan perkara pada proses perkara pidana maupun pemisahan perkara pidana, yaitu melalui gugatan ganti kerugian secara perdata. Dalam hal tindak pidana penggelapan yang dilakukan Muslih bin Naiman terhadap korban Suwardi bin Mislan, Majelis Hakim dalam diktumnya mengetengahkan hak korban dirugikan akibat tindak pidana tersebut dengan pengembalian barang bukti yang berupa Suzuki Carry Futura dengan No. Pol B 9068 WZA, tahum 2005, warna hitam beserta dengan STNK mobil tersebut. Besarnya kerugian yang diderita korban Suwardi bin Mislan hampir mencapai kurang lebih sekitar Rp. 87.000.000, secara materiil, dan secara immaterial hakim telah memvonnis terdakwa Muslih bin Naiman dengan pidana penjara selama 2 tahun. Karena itu, dengan adanya pengembalian barang bukti, hak korban telah terpenuhi secara hukum, maka tidak perlu diadakan gugatan secara perdata.