Detail Cantuman

Maraknya kasus tindak pidana narkotika di Indonesia telah memunculkan
kekhawatiran bagi kelangsungan hidup generasi bangsa. Indonesia sebagai Negara
Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945, telah memiliki aturan tentang Narkotika yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari
banyaknya kasus yang masuk ke kepolisian, penyidik dihadapkan pada realita
bahwa banyaknya kasus yang dihadapi lantas mengurangi tingkat kejahatan tindak
pidana narkotika. Penyidik justru menemukan banyak kasus yang sebenarnya dapat
diselesaikan melalui keadilan restoratif dikarenakan pelaku sebenarnya adalah
korban yang perlu disembuhkan dari jeratan bahaya narkotika. Untuk itu Kapolri
mengeluarkan aturan tambahan. Aturan tersebut berupa Peraturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak
pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk
mengetahui dan menganalisis peranan Polri sebagai penyidik terhadap
pertanggungjawaban pidana bagi korban tindak pidana narkotika berdasarkan
Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif dan untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang
akan dilewati oleh korban tindak pidana narkotika dalam menyelesaikan perkara
tindak pidana narkotika berdasarkan Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian dilakukan
menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, dengan data primer dan
sekunder, hasilnya menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis terhadap
permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan, pertama langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik dalam
memverifikasi jenis tindak pidana narkotika yang dapat diselesaikan hanya di
tingkat kepolisian melalui keadilan restoratif. Menganalisis langkah yang akan
dilewati oleh korban tindak pidana narkotika dalam menyelesaikan perkara tindak
pidana narkotika berdasarkan Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan
Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Proses yang dilalui pada
ditresnarkoba Polda Metrojaya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Rekomendasi yang dapat diberikan peneliti adalah perlunya fasilitas yang
menunjang dikarenakan setelah SP3 korban akan direhabilitasi. Selain itu
diperlukan pengawasan yang bertanggung jawab atas proses penyidikan agar kasus
yang diselesaikan secara keadilan restoratif benar-benar dapat menurunkan jumlah
pelaku tindak pidana narkotika.