Detail Cantuman

Maraknya perbuatan melanggar hukum dalam tindak kejahatan sudah menjadi fakta
jika tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai menurun, salah satunya
yaitu kejahatan dibidang pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk
agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh
umum (publica fides) pada surat. Terjadi nya pemalsuan PCR yang terjadi selama
masa pandemi menunjukkan bahwa tingginya biaya dalam pembuatan surat
keterangan kesehatan bebas Covid-19 dan masa berlaku yang singkat membuat
beberapa oknum melihat ada kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan yang
meguntungkan dirinya, salah satu nya yaitu pembuatan surat PCR palsu. Tujuan
dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang
melatarbelakangi terjadinya pemalsuan dokumen PCR, apa saja cara untuk
meminimalkan kejahatan dan dampak dari pemalsuan PCR terhadap masyarakat.
Serta penerapan hukum materiil dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam
penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam
Putusan Nomor 1373/Pid.B/2021/PN Tng ditinjau dari pasal 263 Ayat (2)
KUHPidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe yuridis normatif, sifatnya
deskriptif analisis. Sehingga data primer dan data sekunder dilakukan analisis
secara kualitatif agar diperoleh suatu kesimpulan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian ini yang pertama faktor
yang melatarbelakangi terjadinya pemalsuan dokumen pcr dikarena kan oleh faktor
ekonomi, lingkungan, adanya niat dan kesempatan. Dampak adanya tindak
pemalsuan dokumen mengakibatkan angka kriminalitas meningkat karena
lemahnya hukum di Indonesia. Selain itu berdampak pada meningkatnya jumlah
korban jiwa, apabila orang yang ternyata positif namun menggunakan surat
keterangan palsu, kemudian menular ke orang lain yang rentan. Upaya dalam
meminimalkan kejahatan atas pemalsuan dokumen PCR dapat dilakukan dengan
cara non-penal. Berdasarkan pertimbangan yuridis, non yuridis, ditinjau dari pasal
263 Ayat (2) KUHPidana majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara
selama 7 (tujuh) bulan, terpidana terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana,
pidana yang dijatukan pada diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam.