Detail Cantuman

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sumber korupsi terbesar di
Indonesia 70% kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan
maupun KPK adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Tidak sedikit para
penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif (termasuk pihak swasta)
terpaksa harus berurusan dengan hukum karena diduga atau terbukti telah
melakukan penyimpangan atau menggunakan anggaran pemerintah tidak
sebagaimana mestinya melalui proyek-proyek pemerintah khususnya dalam hal
pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa
oleh kepolisian dan untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menghambat
dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.
Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris, yakni
penelitian yang dilakukan langsung dilapangan. Data yang diperoleh baik primer
maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian
disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di
bidang pengadaan barang dan jasa oleh Subdit 3 Tipidkor Polda Banten adalah
melalui upaya penindakan berupa kegiatan penyelidikan, teknik pengembangan
kasus dengan memanfaatkan whistle blower dan justice collaborator serta teknik
audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan
temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta
dengan berkoordinasi dengan BPK/BPKP. Faktor yang menghambat dalam
penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa adalah
keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Penyidik yang melakukan kegiatan
penyelidikan dan pemeriksaan di tempat dan keterbatasan bahan keterangan laporan
informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi. Seharusnya pihak kepolisian harus
lebih mengoptimalkan peran justice collaborator dalam tahap penyidikan tindak
pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, metode penyelidikan yang
selama ini sering digunakan juga dapat lebih dioptimalkan, mengingat bahwa
korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan jenis korupsi terbanyak yang telah
mengakibatkan kerugian negara. Dalam rangka mengatasi kesulitan internal, pihak
kepolisian harus menyusun tahapan khusus penanganan perkara korupsi pengadaan
barang dan jasa dalam mulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, hingga
tahap pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan.