Detail Cantuman

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang hangat
dibicarakan. Ilegal yang dimaksud di sini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum.
Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum,
tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak
pidanaPenelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisis
mengenai faktor penyebab penggunaan senjata api Airsoft Gun dan aturan
perundang-undangan tentang penggunaan Airsoft Gun, Kedua penerapan sanksi
pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal jenis Airsoft Gun dalam
putusan nomor 36/Pid.B/2020/PN Jkt Brt. Ketiga Dasar pertimbangan putusan
hakim putusan nomor 36/Pid.B/2020/PN Jkt Brt. Metode Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, yaitu
bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis terhadap norma
hukum, asas hukum, dan pengertian hukum dalam suatu hukum positif. Hasil
penelitian ini dapat diketahui bahwa Faktor penyebab pengunaan senjata api Airsoft
Gun dikarenakan membeli Airsoft gun bisa didapatkan melalui media online, belum
ada aturan teknis terkait kepemilikan dan penggunaan airsoft gun. Faktor internal
yaitu faktor yang timbul dari dalam diri seseorang itu sendiri, meliputi fakor
pendidikan yang rendah dan faktor ekonomi. Faktor tersebut menjadi penyebab
terjadinya seseorang menggunakan airsoft gun tanpa izin karena tingkat rendahnya
pendidikan dan ekonomi seseorang mendorong orang untuk melakukan
penggunaan airsoft gun tanpa izin. Faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan
bukan dari diri seseorang itu sendiri, meliputi faktor perizinan yang rumit dan
lingkungan seseorang tersebut. Banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api yang
terjadi di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan selama ini
tidak membuat jera pelaku penguasaan senjata api, sehingga penyalahgunaan
senjata api masih sering terjadi. Para pelaku penyalahgunaan airsoft gun ini dijerat
sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Berdasarkan fakta-fakta dalam
persidangan, Majelis Hakim memutus hukuman/sanksi yang dijatuhkan lebih
ringan dari jaksa penuntut umum yang mengajukan hukuman 3 (tiga) tahun, namun
majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun berdasarkan dari pertimbangan yang
telah dilakukan.