Detail Cantuman

Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dan memiliki hakhak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, namun rentan terhadap
eksploitasi ekonomi dan seksual. Berbagai modus, seperti pekerjaan palsu dengan
iming-iming keuntungan, dapat menjebak anak dalam situasi eksploitasi.
Keluarga, masyarakat dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi
hak-hak anak, termasuk melalui fasilitas, bantuan sosial dan pendampingan
hukum. Meskipun sudah ada kebijakan dan aturan perlindungan anak,
kompleksitas dan intensitas permasalahan semakin meningkat dari tahun ke tahun
sehingga penegak hukum perlu lebih memperhatikan dan menjalankan
kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan
hukum, latarbelakang terjadinya tindak pidana dan upaya aparat penegak hukum
dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana eksploitasi anak di bawah umur
serta kendalanya. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris berupa
perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang yang dipadukan dengan
implementasinya dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu
masyarakat. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tindakan
hukuman atas eksploitasi anak mengacu kepada UU No. 35 Tahun 2014 dengan
tetap melindungi hak atas anak sehingga permasalahannya tidak terekspos dan
mengakibatkan hal-hal buruk pada anak. UU tersebut menjamin hak anak untuk
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan
tanpa diskriminasi. Hal ini juga didukung adanya penyuluhan, pembinaan,
ataupun upaya-upaya yang memberikan pendidikan dan pembinaan kepada
masyarakat Kota Tangerang. Mayoritas yang melatarbelakangi eksploitasi anak di
Kota Tangerang mencakup permasalahan biaya hidup dan tingkat ekonomi yang
rendah, kesulitan orang tua dalam hal menghidupi keluarga secara ekonomi,
timbul himpitan ekonomi serta sulitnya mencari nafkah hidup yang menjadikan
alasan orang tua ataupun keluarga berusaha memunuhi kebutuhan ekonominya
dengan melibatkan atau tanpa sadar mengikutsertakan anak dalam mencari
kebutuhan ekonomi kebutuhan rumah tangga. Upaya penegak hukum sendiri
meliputi penyelidikan, penagkapan dan penuntutan, perlindungan korban dan
pencegahan dengan dukungan kesadaran masyarakat. Disisi lain, minimnya
pelaporan atas kenyataan yang timbul di lapangan kepada pihak yang berwenang
dan lambatnya korban atas eksploitasi anak yang melaporkan permasalahannya
serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam upaya
perlindungan anak menyebabkan banyak kasus kasus yang seharusnya dapat
ditangani menjadi terlewat sehingga korban-korban eksploitasi anak tidak
mendapatkan penanganan dan perlindungan yang seharusnya.