Detail Cantuman

Analisis Yuridis Tindak Pidana Perakitan Senjata Api Ilegal DitinjauBerdasarkan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 (Studi Putusan82/Pid.Sus/2020/PN Kwg)
Senjata Api adalah suatu alat yang terbuat dari logamatau fiber
digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaranyang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi. Senjata api
ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah di kalangan sipil, tidak diberi izin oleh orang-orang terlatih. Ancaman pidana bagi
kepemilikan senjata api ilegal terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undangDarurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor (17). Tujuan penelitian ini adalah pertama Untuk mengetahui cara pelakumendapatkan senjata api dan tujuan pelaku memilikinya, kedua Untukmengetahui dan memahami akibat yangg akan terjadi apa bila pelakumemiliki dan membawa senjata api, ketiga Untuk menganalisis penangananperkara memiliki dan membawa senjata api tanpa hak merujuk pada uudarurat no 12 tahun 1951 dan menganalisis pertimbangan majlis dalammemutus perkara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodepenelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metodepenelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari
perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupunperilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Denganspesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukumdanpelaksanaan Analisis Yuridis Tindak Pidana Perakitan Senjata Api Ilegal
Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Pelaku terbukti melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api
illegal dengan cara membeli senjata air softgun dan merakitnya sendiri
dengan tujuan untuk diperjual belikan kedua Pelaku Tindak pidanakepemilikan senjata api illegal diancam dengan pidana sebagaimana diatur
dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia tahun 1951danketiga penanganan perkara memiliki dan membawa senjata api tanpa hakmerujuk pada uu darurat no 12 tahun 1951 menganalisis pertimbanganmajlis dalam memutus perkara memerlukan beberapa tahap meliputi
Penangkapan, Keterangan saksi-saksi dan pelaku, penahanan, penyitaan, penawaran bantuan penasehat hukum, dan pemutusan perkara. Sehinggadalam memutuskan perkara pidana menghasilkan putusan yang seadil- adilnya dengan menimbang hal yang dapat memberatkan dan meringankanhukuman bagi pelakunya.