Detail Cantuman

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa “tiap-tiap warga negaraberhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal itumenunjukkan bahwa pemerintah turut serta dalam rangka peningkatan kesejahteraanrakyat dan usaha untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di indonesia. Peran serta pemerintah diwujudkan dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi warganegaranya. Hal inilah yang menjadi bahan kajian penulis yang memang membahasDengan Judul “Analisis yuridis Peran Pemerintah dalam Pengulahan KetenagakerjaanStudi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PNCbi”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran pemerintah dalampengupahan ketenagakerjaan di Indonesia dan Bagaimana penerapan hukumdanpertimbangan hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana pengupahanketenagakerjaan pada Putusan Nomo: 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi. Metodepenelitiannya yaitu menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dansifat
penelitian Deskriptif Analitis dan untuk pengumpulan data-data digunakan penelitiankepustakaan dan penelitian lapangan. analisis terhadap permasalahan dilakukandengan metode Kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan pertama Penerapan HukumTerhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama PadaPutusan Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi, Jaksa menuntut terdakwa dengandakwaan kesatu yang terdapat pada surat tuntutan yaitu dalam Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalamputusannya hakim terdakwa dinyatakan tidak tidak terbukti menurut hukumdankeyakinan, maka dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari pasal yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak dapat dipersalahkanmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh JaksaPenuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas. Oleh karenanya makasesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebaskandari
Dakwaan Penuntut Umum tersebut (vrijspraak). pada putusan ini hakimtelahmelakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu, dengan memberikankepastian dan keadilan dalam menjatuhkan maka akan terciptalah kemanfaatanbagi
pelaku dan korban.