Detail Cantuman

Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan
untuk menyelenggarakan pemerintahan sampai level rendah. Selama ini
kewenangan yang ada masih terkonsentrasi pada pemerintahan kabupaten,
sehingga dalam pelaksanaannya kurang berjalan efektif dan tidak sedikit
menimbulkan persoalan. Ada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini,
yaitu menganalisis pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten
Tangerang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kedua, menganalisis
hambatan yang timbul terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati
kepada Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten
Tangerang.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan
perundang-undangan terkait dengan dengan teori-teori hukum dan praktek
pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai pelimpahan
kewenangan Bupati kepada Camat. Tahapan dalam penelitian ini, yaitu: penelitian
kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penarikan
kesimpulan hasil penelitian dilakukan melalui metode yuridis normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelimpahan kewenangan Bupati
kepada Camat di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa peranan dan
kedudukan camat dalam menjalankan wewenang yang diberikan Bupati sejauh ini
belum optimal disebabkan ketiadaan sistem sebagai pijakan yuridis akibatnya
sejumlah urusan atau beberapa kewenangan yang idealnya dapat dikerjakan oleh
camat tetap berada di level pemerintah kabupaten dalam hal ini SKPD terkait.
Peran dan kedudukan camat secara real tak begitu nampak, kecuali melaksanakan
urusan-urusan atributif. Pelemahan ini membuat peran dan kedudukan kecamatan
menjadi sangat terbatas khususnya dalam pengambilan keputusan yang bersifat
teknis dan segera; (2) hambatan yang timbul terhadap pelaksanaan pelimpahan
kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:
adanya perubahan kedudukan camat, yang membawa dampak pada kewenangan
yang harus dijalankan camat. Perubahan status camat di Kabupaten Tangerang
dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama menangani
urusan otonomi daerah yang dilimpahkan. Hubungan camat dengan instansi
vertikal lainnya sebagaimana dimaksud, hanya merupakan hubungan koordinatif
dan fasilitatif. Hambatan lainnya ketiadaan political will pemerintah untuk
melakukan inventarisasi pelimpahan sebagian kewenangan guna memperkuat
peranan dan kedudukan kecamatan dalam melaksanakan sebagian pelimpahan
wewenang yang diberikan Bupati terutama dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan.