Detail Cantuman

Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian yangberkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuanuntuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak. Olehkarenanya untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhanperekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalampelaksanaankewajiban perpajakan, Pemerintah menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajakpada tahun 2016 dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela WajibPajak pada tahun 2022. Penulis dalam penelitian ini, memiliki dua tujuan, yaitu pertama untukmengadakan studi yang mendalam mengenai keadilan Wajib Pajak yangmengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan PengungkapanSukarela Wajib Pajak (PPS), kedua Penulis ingin mendalami ProgramTaxAmnesty dan Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dapat meningkatkan tingkat
kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara dari sektor Pajak. Jenis Penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan Jenis Datayang digunakan adalah Data Primer berupa melakukan interviewsecara langsungkepada nara sumber, dan Data Sekunder berupa mengumpulkan peraturanperundang-undangan antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, ditemukan adanyaketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah patuh, dengan Wajib Pajakyangmengikuti Tax Amnesty dan PPS, dengan alasan bahwa Wajib Pajak yang patuhtidak mendapatkan manfaat dari program Tax Amnesty dan PPS, bahkan dapat
dilakukan pemeriksaan, sedangkan bagi masyarakat yang tidak mengikuti TaxAmnesty dan PPS, justru tidak dapat dilakukan penetapan atas pengenaanPPhterkait harta perolehan sebelum 31 Desember 2015, karena telah kadaluarsapenetapan pajaknya, kedua, adanya peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhanWajib Pajak dengan berlakunya Tax Amnesty dan PPS, yang disebabkan karenaadanya tarif rendah, penghapusan sanksi, serta tiidak dilakukannya pemeriksaanpajak bagi Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty dan PPS. Sarandari
penelitian ini adalah, pertama agar dalam pembuatan kebijakan baru, pemerintahdapat memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak patuh dengan memberikanpengurangan tarif atau penundaan pembayaran pajak, kedua, agar dilakukanpenegakan hukum dibidang perpajakan oleh pemerintah, guna meningkatkanpenerimaan negara dan kepatuhan Wajib Pajak.