Detail Cantuman

Ditetapkannya pajak dalam Undang-undang berarti pajak bukan perampasanhakatau kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Juga tidakdapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela oleh karena pajak mengandungkewajiban bagi rakyat untuk memenuhinya dan apabila rakyat tidak memenuhi
kewajibannya dapat dikenakan sanksi. Dalam hukum pajak terdapat ketentuan- ketentuan hukum pidana, di samping itu juga ada perbuatan-perbuatan yangterjadi di dalam bidang perpajakan yang dikenakan sanksi pidana yang diatur
dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal inilah yang menjadi
bahan kajian penulis yang memmang membahas penetapan hukumtindak pidanapenipuan dan manipulasi setoran pajak yang berdasarkan bukti pajak yangtidaksebenarnya. penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana penetapan hukumtindak pidana penipuan dan manipulasi setoran pajak yang berdasarkan bukti
pajak yang tidak sebenarnya dan bagaimana pertimbangan putusan Majelis Hakimtertadap tindak pidana penipuan dan manipulasi setoran pajak dalamPutsanNomor 394/Pid.Sus/2020./PN.JKT BRT. Dalam peneyusunan Penelitian Tesis ini, saya melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normative ataumetode hukum normatif. yaitu suatu metode penelitian dengan melakukanpemahaman terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku khususnya KUHPdengan mengaitkan dengan penerapan teori hukum progresif. Adapun dalampenerapan hukumnya tentu sesuai dengan huukum yang berlaku, akan tetapi adahal-hal yang menjadi pertimbangan majlis hakim diluar ketentuan hukumitusendiri yaitu pertimbangan-pertimbangan secara sosiologis denganmemperhatikan teori-teori hukum.