Detail Cantuman

Fokus utama dalam penelitian ini adalah tentang peran Undang-UndangNomor 17 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995tentang kepabeanan dalam mengatur dan menegakkan fungsi kepabeanandi
Indonesia saat kahar. Didasarkan dasar pemikiran tersebut, maka permasalahanyang diajukan dalam penelitian ini adalah seberapa jauh peran UUNo. 17 tahun2006 ditinjau dari segi perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalambidangkepabeanan di Indonesia, bagaimana kelancaran proses dokumen dalamkondisi
kahar dan bagaimana kelancaran proses arus barang dalam kondisi kahar. Untukmenjawab dan menjelaskan permasalahan diatas, maka penelitianini
menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif sertadilengkapi dengan teori keadilan, kewenangan, perlindungan hukum, dansosiologis hukum. Metode induktif akan digunakan peneliti dalammengkaji
masalah yang dihadapi. Bahasan induktif dilakukan dengan mengkaji hal-hal yangbersifat empiris termasuk peraturan hukum fiskal yang termasuk ada hukumkepabeanan di dalamnya. Oleh karena itu penulis menggunakan hukumsebagai
hukum dalam buku (Law in books) sekaligus juga melihat sisi lain yakni hukumsebagai tindakan atau Law in Action. Hasil kajian penelitian yang didapatkandalam rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut; Berlakunya undang- undang No 17 tahun 2006 dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukungupaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitandengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barangdanmeningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masukataukeluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalamdaerahpabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakanpenyelundupan perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan