Detail Cantuman

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dipahami sebagai suatu perjanjian
antar pihak penjual dan pihak pembeli. Banyak perjanjian di dalam transaksi
bisnis tidak mengandung asas keadilan dan juga asas keseimbangan. Ada tiga
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu pertama mengkaji dan
menganalisis penerapan asas keadilan perikatan perjanjian jual beli antara
developer dengan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan kedua mengkaji dan menganalisis
penerapan asas keadilan di masa akan datang dalam perikatan perjanjian jual beli
antara developer dengan konsumen.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan data
primer dan sekunder, yang hasilnya menggunakan metode analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan pertama bahwa penerapan asas keadilan
perikatan perjanjian jual beli antara developer dengan konsumen tidak sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Hal tersebut dikarenakan adanya celah dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terkait
adanya frasa ―dapat‖ yang menyebabkan para developer memiliki pilihan untuk
menggunakan akta notaris atau tidak dalam PPJB yang dibuatnya, yang akibatnya
adalah timbulnya kerugian bagi konsumen ketika PPJB tersebut dibuat dalam
bentuk PPJB di bawah tangan. Kedua, penerapan asas keadilan di masa akan
datang dalam perikatan perjanjian jual beli antara developer dengan konsumen
adalah dengan mewajibkan PPJB dibuat dalam bentuk akta notaris dan juga
adanya perjanjian kesanggupan developer akan mengembalikan dana secara
penuh beserta ganti rugi apabila penyerahan unit apartemen tidak sesuai dengan
yang dijanjikan.