Detail Cantuman

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya hubungan kerja antara
pelaku dan korban. Tindakan penggelapan yang dilakukan karena factor factor seperti masalah
ekonomi atau mencari keuntungan sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah surat
dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam
tindak pidana penggelapan pada Putusan Nomor 590/Pid.B/2018/PN.Jkt Sel dan apakah putusan
hakmi yang menetapkan barang bukti dalam tindak pidana penggelapan pada Putusan Nomor
590/Pid.B/2018/PN.Jkt Sel sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapaun sifat
penelitian deskriptif analis serta landasan hukumnya mengacu pada Undang Hukum Acara Pidana
No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.
Adapun kesimpulannya adalah 1. Surat dakwaan suatu surat yang diberi tanggal dan
ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa,
perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, 2. Barang bukti adalah
benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana. Adapun sarannya
adalah Dalam menjatuhi dakwaan terhadap terdakwa hendaknya Jaksa Penuntut Umum
memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan unsur unsur tindak pidana
Penggelapan yang ditetapkan KUHP dan Dalam menerapkan hukum pidana terhadap pelaku
tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja, diharapkan penegak hukum dapat menjatuhkan
hukuman yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukan pelaku, hukuman harus bersikap
adil dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.