Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor :233/Pid.Sus/2019/PN Tng)
Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengamanatkan agar segala tindakan dalam
penyelenggaraan negara dilakukan dengan berdasarkan atas hukum. Menyadari akan
hal tersebut maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Tindak Pidana Narkotika Gol I
Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan
Putusan Nomor : 233/Pid.Sus/2019/PN Tng. Bagaimanakah upaya hakim dalam
memberikan sanksi terhadap Putusan Nomor : 233/Pid.Sus/2019/PN Tng. Penelitian
keputusan (library research) yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan melalui
undang-undang , literatur, buku-buku, karya ilmiah yang berhubungan dengan
penelitian. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang menggunakan
data yang di peroleh dari lapangan yang mengunjungi pengadilan guna memperoleh
data berupa putusan. Dalam rumusannya antara Pasal 112 dan Pasal 127 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai perbedaan yang
signifikan. Disatu sisi Pasal 112 yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman, selain
unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini
membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna Narkotika
untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Sedangkan Pasal
127 yakni perbuatan penyalahguna bagi dirinya sendiri dimana dalam hal ini korban
adalah pelaku sendiri. Perbedaan terkait dengan kualifikasi perbuatan juga sangan
berkaitan dengan jenis sanksi yang bisa dijatuhkan terhadap pelaku. Tercemin dalam
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan negara yang merdekan untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945, demi kepentingan pelaksanaan supremasi hukum Republik Indonesia.
Detail Information
