Detail Cantuman

Sertifikat tumpang tindih yaitu pada satu bidang tanah yang terdapat dua sertifikat,
yang disebabkan karena ketidaktelitian BPN yang mengakibatkan terjadinya cacat
administrasi dalam proses penerbitan sertifikat. Seperti kasus tersebut para Tergugat
I, Tergugat II dan Tergugat III bekerja sama telah melakukan perbuatan melawan
hukum dengan cara merampas dan menggelapkan tanah milik penggugat yang sah,
dengan menjualnya kepada Tergugat IV hingga diterbitkan sertifikat tumpang tindih
atas nama Tergugat IV pada objek yang sama yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk penyelesaian
sengketa tanah terhadap pemegang sertifikat hak milik dengan terbitnya sertifikat
tumpang tindih (overlapping) pada Putusan Nomor:19/Pdt.G/2016/PN.Lbj dan apa
saja faktor-faktor yang menyebabkan terbitnya sertifikat tumpang tindih hak milik
atas tanah serta akibat hukumnya dalam Putusan Nomor:19/Pdt.G/2016/PN.Lbj.
Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris, sifatnya deskriptif analitis,
sumber data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Landasan hukumnya
mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1320, Pasal
1338 KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, PERMEN
Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun
2020. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertama pertimbangan hakim dalam
memutus perkara ini berpihak pada para Tergugat dan Turut Tergugat karena
Penggugat tidak dapat memberikan asli bukti yang dapat meneguhkan sepanjang
kepemilikan atas tanah objek sengketa. Kedua diketahui faktor timbulnya sertifikat
tumpang tindih yaitu ketidaktelitian BPN dalam pengumpulan data, persoalan
administrasi yang tidak jelas dalam proses penerbitan sertifikat, ketidakjujuran aparat
desa dan pemohon dalam memberikan informasi kepada BPN. Akibat hukumnya
yaitu menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, sehingga dapat memicu timbulnya
sengketa dikemudian hari yang merugikan kedua belah pihak. Hendaknya pemilik
tanah menjaga surat asli bukti kepemilikan tanah untuk dapat meneguhkan
kepemilikan tanahnya dan hendaknya menghindari kesalahan dalam penerbitan
sertifikat yang menyebabkan cacat administrasi yang merugikan terhadap kedua belah
pihak.