Analisis yuridis terhadap penentuan wanprestasidalam perjanjian pembiayaan konsumen (Studi Kasus Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 18/PUU-XVII/2019)
Penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia secara paksa oleh
kreditur dengan menggunakan jasa dept collektor menimbulkan permasalahan
dalam masyarakat, sehingga UUJF mengenai penentuan wanprestasi dan eksekusi
penarikan kendaraan dimohonkan uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Adapun
pokok permasalah dalam penelitian adalah a).Bagaimana cara menentukan
wanprestasi daslam perjanjian konsumen pasca putusan Mahkamah Konstitusi,
b).Apakah akibat hukum apabila kreditur melakukan eksekusi objek jaminan
fidusia tanpa adanya putusan pengadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan yuridis normatif,
yang bersifat diskriptif analisis dengan menggunakan sumber data primer yaitu
putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara pengumpulan data melalui penelitian
perpustakaan dan menganalisisnya secara kualitatif.
Hasil penelitian skripsi ini adalah 1). Penentuan wanprestasi harus ditegaskan
didalam perjanjian, atau melalui gugatan perdata di pengadilan negeri. 2).
Eksekusi harus disetujui oleh para pihak dengan ancaman eksekusi tidak sah atau
batal demi hukum. Dari hasil penelitian tersebut penulis menyarankan 1). klasula
wanprestasi harus ditegaskan dalam setiap pembiayaan konsumen, 2). eksekusi
objek jaminan fidusia harus melakukan pendekatan secara persuasif
Detail Information
Bagian |
Informasi |
Pernyataan Tanggungjawab |
Jepri Anton |
Pengarang |
Jepri Anton - Personal Name
|
Edisi |
Publish |
No. Panggil |
REF HK2100602 JEP a |
Subyek |
Perjanjian Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen
|
Klasifikasi |
HK2100602 |
Judul Seri |
|
GMD |
Text |
Bahasa |
Indonesia |
Penerbit |
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum |
Tahun Terbit |
2021 |
Tempat Terbit |
|
Deskripsi Fisik |
|
Info Detil Spesifik |
|