Detail Cantuman

Indonesia sebagai Negara Hukum telah memiliki undang-undang yang mengatur
tentang tindak pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana pembunuhan
berencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Tindak pidana pembunuhan berencana
tertuang dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai dengan
pasal 350 KUHP. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah
Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan
berencana dan Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara
berdasarkan Putusan Nomor 998/Pid.B/2018/PN. TNG dan apakah putusan tersebut
sudah memenuhi efek jera. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui faktor-faktor
apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang
dilakukan secara bersama dan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan Hakim
dalam memutuskan perkara apakah sudah memenuhi unsur efek jera. Tipe penelitian
adalah Yuridis Empiris, Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis,
Sehingga dari data primer dan sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga
memperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun
kesimpulannya adalah bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan
berencana tersebut dikarenakan faktor kecemburuan sosial karena masalah uang
koordinasi kendaraan yang lewat di proyek jalan tol harus membayar uang sebesar Rp.
5.00 untuk setiap satu mobil truk yang lewat disekitar lingkungan tempat mereka
tinggal, kemudian para pelaku menusuk korban hingga tewas dan Pertimbangan
hakim dalam memutus perkara menimbang berdasarkan alat bukti berupa Visum Et
Repertum yang telah terbukti memenuhi unsur melakukan pembunuhan berencana
bahwa para terdakwa didakwa sebagai, yang melakukan, menyuruh melakukan dan
turut serta melakukan dalam tindak pembunuhan berencana. Pertimbangan hakim
dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara
bersama-sama dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun belum
menginterprestasikan nilai kebenaran dan keadilan bagi masyarakat.