Detail Cantuman

Salah satu hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh masyarakat yaitu Hak Milik, hak
tersebut dapat diperoleh dari Jual Beli Tanah. Seringkali terjadi sengketa jual beli
tanah yang dilakukan dibawah tangan sehingga mengakibatkan dibutuhkannya
putusan hakim untuk memproses balik nama. Perkara ini terjadi antara suwarni dan
ichwanuddin yusuf mengenai jual beli tanah dibawah tangan sehingga terjadi
permasalahan ketika ingin memproses balik nama maka gugatan suwarni kepada
ichwanuddin yusuf untuk syarat proses balik nama. Adapun permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menimbulkan
sengketa tanah dimasyarakat sehingga harus diselesaikan dipengadilan dan
bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara
nomor 232/Pdt.G/2018/PN TNG. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang
menimbulkan sengketa tanah dimasyakarat sehingga harus diselesaikan dipengadilan
dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek
dalam perkara nomor 232/Pdt.G/2018/PN TNG. Tipe penelitian adalah yuridis
empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis sehingga dengan data primer dan
data sekunder dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan terbaik yang
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Landasan teori mengacu kepada Pasal 1320
KUH Perdata, Pasal 124-125 HIR, Teori Perjanjian, Teori Perlindungan Hukum, dan
Teori Keadilan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sengketa jual beli tanah
sering terjadi karena masyarakat didasarkan atas saling percaya tanpa membuat AJB
yang dibuat oleh PPAT sehingga saat akan peralihan hak terhambat prosesnya seperti
kasus ini dimana si penjual tidak diketahui keberadaannya dan hakim dalam hal ini
sudah memutus sesuai dengan Pasal 125 HIR dengan menjatuhkan putusan verstek,
karena tergugat sudah dipanggil secara patut tetapi tidak datang dan penggugat telah
beritikad baik dengan membayar PBB. Adapun saran dari penelitian ini, sebaiknya
masyarakat memperhatikan Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 sehingga dalam
proses peralihan hak tidak ada hambatan seperti yang terjadi pada kasus ini yang
disebabkan jual beli dilakukan dibawah tangan tanpa adanya akta autentik, dan
sebaiknya melakukan proses peralihan hak dihadapan Pejabat yang berwenang
sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap, bagi hakim untuk menjatuhkan
xiii
putusan verstek agar lebih teliti sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan para
pihak harus mengerti akibat tidak menghadiri persidangan.