Detail Cantuman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen
kepabeanan dalam putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2017, serta untuk mengetahui
apakah putusan hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara
penelitian ke perpustakaan (library research) dan juga penelitian normatif. Adapun
sumber data penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer. Penelitian ini
tergolong penelitian dengan jenis data normativ yaitu dengan cara menelaah teori-teori,
konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan
hukum pada putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2017 menyatakan bahwa hakim dalam
mempertimbangkan kasus tersebut kurang tepat dimana hakim menyatakan perbuatan
terdakwa termasuk kedalam hukum pidana, sedangkan karakteristik Undang-Undang
Kepabeanan adalah hukum administrasi. Serta dalam penjatuhan pidana hakim
memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan percobaan dan pidana
denda sebanyak Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) sedangkan
dalam Pasal 103 huruf a ayat (2) disebutkan bahwa pidan penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).