Detail Cantuman

Perkembangan zaman telah mempengaruhi juga perederan kosmetik yang ada di
Indonesia. Perkembangannya secara seimbang meningkatkan sebuah budaya
konsumtif di masyarakat, maka hal tersebut perlu diimbangi pula dengan pengetahuan
dan wawasan masyarakat terkait bahaya penggunaan kosmetik tanpa izin edar bagi
tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Sehingga pelaku usaha untuk melakukan
berbagai macam kecurangan guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya
dan mengabaikan peraturan yang ada dapat di identifikasi oleh masyarakat itu sendiri.
Karena itu penelitian ini membahas: (1) Bagaimana pengaturan perlindungan
konsumen atas peredaran kosmetik ilegal berdasarkan Undang-UndangRNomor 8
TahunD1999DTentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan Undang-Undang
No.36 Tahun 2009DTentangCKesehatan? (2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam
memutus perkara perlindungan konsumen atas peredaran kosmetik tanpa izin edar
(studi putusan no. 361/Pid.Sus/2017/PN.Mtp) Hasil penelitian ini menunjukkan: (1)
secara yuridis pelaku usaha kosmetik ilegal dapat dijerat dengan menggunakan
Peraturan perundang-undangan, antara lain: Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No.
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen berupa sanksi pidana dan Pasal 39 ayat (1) Keputusan Kepala
BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik berupa sanksi
administratif; (2) penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal
belum efektif karena masih terdapat beberapa kendala dalam proses penegakan
hukum, diantaranya: peraturan yang ada kurang sesuai dengan kultur masyarakat,
sarana prasarana kurang memadai, dll.