Detail Cantuman

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur masalah penganiayaan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengingat tindak pidana
penganiayaan ini sudah merajalela dan sering terjadi, bahkan tidak sedikit
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dari itu tuntutan agar
dijatuhkannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu
memberikan efek jera bagi si pelaku. Dalam hal ini permasalahan yang
diangkat adalah bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana
penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian dan
bagaimana peranan visum et repertum dalam putusan No.11/Pid.SusAnak/2014/PN.Tng. Penelitian ini merupakan penelitian sifatnya deskriptif
analisis, sehingga data yang di peroleh secara kualitatif. Landasan teori
mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hasil kesimpulan
dari permasalahan yaitu penerapan sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan
yang dilakukan oleh anak dalam kasus ini sudah sesuai dengan Pasal yang
didakwakan, peranan visum et repertum merupakan salah satu alat bukti dalam
perkara pidana. Adapun saran dari permasalahan perlu adanya peningkatan
pemahaman dan kesadaran mengenai hak-hak anak dan perlindungan anak,
peranan visum et repertum dalam perkara tindak pidana sebaiknya agar lebih
jelas perkaranya sedapat mungkin, bilamana ada permintaan yang diajukan
kepada dokter bukan ahli maka permintaan tersebut patut diterima.