Detail Cantuman

Wanprestasi yang dilakukan pihak Bank terhadap showroom terjadi karena
adanya faktor-faktor ingkar janji yang dilakukan kedua belah pihak dan
tidak terpenuhinya hak dari pada showroom selaku penggugat.
Permasalahan dalam Penelitian ini adalah Bagaimana kekuatan Purchasing
Order (PO) dalam pencairan dana oleh leasing terkait kasus perkara
putusan no.495/pdt.g/2013/pn.jkt.pst, dan apa penyebab tersendatnya
pencairan dana oleh leasing terkait kasus perkara putusan
no.495/pdt.g/2013/pn.jkt.pst. Adapun tipe penelitiannya yuridis empiris
sifat penelitiannya deskriptif analisis sehingga dari data primer dan
sekunder dianalisa secara kualitatif agar memperoleh jawaban yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta landasan Hukumnya mengacu
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Ada pun kesimpulannya
adalah bahwa Purchasing Order (PO) dapat memiliki kekuatan Hukum dan
menjadi alat bukti yang sah dalam perkara perdata, tersendatnya pencairan
dana oleh leasing karena pihak Bank dalam pernyataannya berdasar pada
belum lengkapnya data dari pada turut tergugat, dan turunnya surat PO
tersebut ialah yang menjadi kelalaian dari pada pihak Bank kepada
showroom. Adapun sarannya adalah, sebaiknya dalam mengeluarkan PO
pihak Bank lebih dahulu melakukan pencocokan data yang sangat akurat
sehingga tidak terjadi kembali kasus wanprestasi seperti pihak Bank dengan
showroom tersebut. Dalam hal tersendatnya pencairan dana oleh leasing
oleh karena pihak leasing takut merugi sebaiknya sebelum mengeluarkan
PO harus menggunakan suatu perikatan dengan syarat tunda.