Detail Cantuman

Tanah merupakan modal dasar pembangunan serta faktor penting dalam
kehidupan masyarakat yang umumnya menggantungkan kehidupannya pada
manfaat tanah dan memiliki hubungan bersifat abadi dengan rakyat,
pengelolaan masalah pertanahan secara langsung maupun tidak langsung harus
selalu diarahkan pada terwujudnya sarana dan prasarana. Dalam kenyataannya
di masyarakat masih banyak terjadinya kasus sengketa tanah akibat penerbitan
sertipikat Hak Guna Bangunan karena kelalaian petugas BPN dalam penentuan
hak kepemilikan tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
Bagaimanakah kekuatan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dibuat diatas
tanah yang bukan haknya dan Bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah atas
terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan diatas tanah yang bukan haknya.
Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi dari
permasalahan dan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum.
Metode penelitian ini tipenya adalah yuridis empiris, yang bersifat deskriptif
analitis sehingga data yang diperoleh di analisa dan secara kualitatif
berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Landasan hukumnya mengacu
kepada Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Undang-Undang tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah tentang
Pendaftaran Tanah. Sertipikat Hak Guna Bangunan cacat hukum apabila
proses penetapan batas yang tidak melibatkan para pihak yang berkepentingan,
sehingga karena adanya cacat hukum maka Hak Guna Bangunan tersebut tidak
berlaku. Proses litigasi yang dilakukan dalam pembatalan sertipikat Hak Guna
Bangunan yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan pemeriksaan
yang dilakukan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah kepemilikan
tanah yang disengketakan.