Detail Cantuman

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas.
Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya
sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar
dalam membentuk perilaku seorang anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana
merupakan anak yang melanggar hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada
anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Dalam kasus
Nomor 025/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Jkt.Pst. seorang anak diberikan dakwaan
tunggal dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Namun dalam hal ini unsur
pemaksaan dengan ancaman tidak masuk ke dalam perbuatan pidana yang
dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, permasalahan yang diambil adalah
Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang
dilakukan oleh anak dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan
sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak. Tipe
penelitian yang digunakan normatif, sifatnya deskriptif analisis. Data yang
sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Landasan hukumnya mengacu
kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak
dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Hasil penelitian dikatakan bahwa penerapan hukum pada perkara ini belum
sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan adanya hal yang meringankan dan memberatkan
sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara khususnya
adalah usia dan kerugian yang di derita korban. Adapun saran dari penulis adalah
dalam penerapan sanksi Penuntut Umum harus teliti dan cermat menyusun atau
membuat surat dakwaan karena surat dakwaan merupakan dasar hakim untuk
menjatuhkan pidana terhadap pelaku serta hakim dalam memberikan
pertimbangan hukum tidak hanya memperhatikan pertimbangan sosiologis saja
tetapi juga pertimbangan yuridis yang cermat.