Detail Cantuman

Anak adalah aset berharga yang hak-haknya harus dilindungi, anak angkat berhak
atas status yang legal dan hal ini dibuktikan dengan adanya penetapan dari
pengadilan yang menyatakan secara sah bahwa pengangkatan anak telah terjadi
dan sah dimata hukum, namun kenyataannya hanya sedikit yang tercatat secara
sah. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis
Status Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Putusan Pengadilan, kedua untuk
mengetahui dan menganalisis peran dan wewenang Pemerintah Kota Tangerang
dan ketiga untuk mengetahui dan menganalisis kendala Pemerintah Kota
Tangerang serta Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Tangerang dalam
proses pengangkatan anak di Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah
yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data yang
digunakan adalah sumber data primer yaitu dengan melakukan wawancara, dan
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengutamakan studi lapangan
yang dilanjut dengan studi kepustakaan dan dengan analisis kualitatif. Hasil
penelitian ini, pertama status hukum pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan
tidaklah sah dan dianggap sebagai pelanggaran hukum; berpengaruh terhadap
pembagian waris; serta status kependudukan, kedua tugas masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga terkait yang ada di Pemerintah
Kota Tangerang diantaranya Dinas Sosial sebagai koordinator dan pengawas
pengangkatan anak, Pengadilan negeri sebagai lembaga terkait yang memberikan
putusan, Pengadilan Agama sebagai lembaga terkait yang memberikan putusan
dalam hal anak beragama Islam, serta Disdukcapil yang bertugas memberikan
akta catatan pinggir dan Kartu Identitas Anak (KIA), dan ketiga kendala OPD dan
lembaga terkait pada Pemerintah Kota Tangerang diantaranya Dinas Sosial
memiliki keterbatasan anggaran daerah dan keterbatasan pekerja sosial,
Pengadilan Negeri yang pemohonnya tidak tertib dalam mengajukan permohonan,
pengadilan agama yang pemohonnya kurang berkas dan kurangnya pihak saksi
dalam persidangan, serta Disdukcapil masih banyak data yang dimanipulasi.