Detail Cantuman

Putusanَ nomorَ269/Pid.b/2020/Pn.Smrَmerupakanَputusanَ dariَkasusَtindakَ
pidanaَ Pencurianَ motorَ danَ handphoneَ besertaَ dompetَ yangَ dilakukanَ olehَ
Terdakwaَ terdakwaَ danَ Sdr.َ akbar.َ Pokokَ permasalahanَ adalahَ mengapaَ Suratَ
dakwaanَpenuntatَumumَyangَdinyatakanَtidakَdapatَditerimaَolehَhakimَdanَakibatَ
hukumَ suratَ dakwaanَ penuntatَ umumَ yangَ dinyatakanَ tidakَ dapatَ diterimaَ olehَ
hakim.َDalamَ membuatَ SuratَDakwaanَ Penuntutَ Umumَ diwajibkanَ olehَ Undangundangَ untukَtelitiَ danَ cermatَ dalamَ penulisanya.َ Suratَ dakwaanَ merupakanَ suratَ
yangَdibuatَdanَdipersiapkanَolehَJaksaَPenuntutَUmumَyangَdilampirkanَpadaَsaatَ
melimpahkanَ berkasَ perkaraَ keَ pengadilanَ yangَ berisikanَ tentangَ nama,َ identitasَ
pelakuَ kapanَ danَ dimanaَ peristiwaَ pidanaَ dilakukanَ secaraَ cermatَ sertaَ jelasَ
mengenaiَ perbuatanَ pidanaَ yangَ dilakukan.َTujuanَ penulisanَ penelitianَmemahamiَ
penerapanَ suratَ dakwaanَ olehَ jaksaَ penuntutَ umumَ berdasarkanَ hukumَ positifَ
Indonesia.َ Metodeَ Penelitianَ yangَ digunakanَ penulisَ adalahَ metodeَ yuridisَ
normativeَ danَ bersifatَ deskriptifَ analitis.َ Mengacuَ kepadaَ kitanَ undangَ – undangَ
hukumَ pidanaَ danَ undangَ – undangَ nomorَ 8َ tahunَ 1981َ tentangَ hukumَ acaraَ
pidana. Hasilَ penelitianَ yaituَ penuntutَ umumَ dalamَ membuatَ suratَ dakwaanَtidakَ
sesuaiَdenganَpasalَ143َayatَ(2)َhurufَaَKUHPَyaituَsyaratَformilَdanَakibatَhukumَ
suratَ dakwaanَ yangَ dinyatakanَ tidakَ dapatَ diterimaَ maka,َ majelisَ hakimَ
memerintahkanَ jaksaَ penuntutَ umumَ harusَ segaraَ mengeluarkanَ terdakwaَ dariَ
rumahَ tahananَ negara.َ bahwaَ kedudukanَ dariَ suatuَ suratَ dakwaanَ tidaklahَ dapatَ
disangkalkanَ dalamَ penyusunannya,َ sehinggaَ akanَ dapatَ menyebabkanَ lepasnyaَ siَ
terdakwaَ dariَ segalaَ tuduhanَ ataupunَ berakibatَ pembatalanَ dariَ suratَ dakwaanَ ituَ
sendiri.َJaksaَPenuntutَUmumَharusَmemperhatikanَpemilihanَbentukَsuratَdakwaanَ
danَteknisَredaksional.