Detail Cantuman

Dalam Penerapan Hukum yang sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, dan dasar
dari gugatan ini didasarkan pada pengakuan utang-piutang. Khusus untuk jaminan
berupa benda tidak bergerak seperti hak atas tanah, maka untuk dapat digunakan
sebagai jaminan harus dibebani hak tanggungan terlebih dahulu sesuai dengan Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam menyelesaikan
sengketa perjanjian ingkar janji atau wanprestasi hutang piutang. Adapun rumusan
masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Apa akibat hukum terhadap
sengketa wanprestasi perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertifikat tanah? 2.
Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dilakukan kreditur atas jaminan sertifikat
tanah dalam Analisis Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL? Tujuan dari
penelitian tersebut untuk mengetahui akibat hukum terhadap sengketa wanprestasi
perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertifikat tanah. dan untuk mengetahui upaya
dalam penyelesaian hukum yang dilakukan kreditur atas jaminan sertifikat tanah dalam
Analisis Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL. Metode penelitian yang
digunakan pada penelitian ini adalah dengan yuridis normatif. Dari hasil penelitian
terhadap sengketa wanprestasi perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertifikat
tanah dalam Analisis Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL. Dalam
penyelesaian sengketa ini Kreditur menyita jaminan sertifikat tanah Debitur karena
debitur tidak melaksanakan kewajibannya yang telah mereka buat diperjanjian hutang
piutangnya tersebut. Debitur telah melakukan wanprestasi yang tertuang pada Pasal
1313 KUHPerdata.