Detail Cantuman

Indonesia adalah sebagai negara hukum (recht staat) bukan sebagai negara
kekuasaan (belaka) dan masyarakat kita belum terbiasa berbudaya hukum sehingga
banyak kasus yang terkait dengan penegakan hukum, waris dapat berlaku hukum waris
menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) maupun berlaku hukum
waris islam karena hukum perdata bersifat pluralis (banyak). Penelitian ini berisi
tentang penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa yang menetapkan pemberian wasiat
wajibah kepada ahli waris yang murtad. Permasalahan dalam kasus ini ialah hukum
islam seseorang yang meninggalkan agama islam tidak berhak mendapatkan warisan
walaupun dialihkan menjadi wasiat wajibah. Permasalahan dalam rumusan ini yaitu
bagaimana tinjauan yuridis dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor
299/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, terhadap permohonan ahli waris beda agama ditinjau dari
segi hukum islam dan apakah penetapan tersebut telah memberikan rasa keadilan
kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,
dengan menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum. Dalam penelitian ini
penulis meneliti bahwa penetapan hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa keliru
karena dalam hukum islam seseorang yang murtad tidak dapat mendapatkan wasiat
wajibah, sedangkan surat wasiat wajibah menurut instruksi presiden Nomor 1 Tahun
1991 (K.H.I) hanya dipergunakan kepada orng tua angkat dan anak angkat penulis
menyarankan Sebaiknya majlis hakim tidak berdasarkan hukum sepihak yaitu
yurisprudensi Makamah Agung Tahun 1999 atau dengan kata lain majelis hakim tidak
menggunakan hukum yang bersifat general atau umum dikarenakan pewaris beragama
islam seharusnya menggunakan pertimbangan hukum khusus (Lex Specialis derogat)
dan menurut penulis penetapan tersebut belum adil karena agama pewaris muslim
seharusnya mengikui kaidah dalam K.H.I.