Detail Cantuman

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang serius dan terus
meningkat di Indonesia, meskipun telah ada berbagai upaya hukum untuk melindungi
korban, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan
hukum terhadap kasus KDRT, dengan fokus pada Putusan Nomor
683/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif
digunakan untuk mengevaluasi berbagai peraturan perundang-undangan, serta
mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi undang-undang
tersebut di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan
kerangka hukum yang jelas, banyak korban yang kesulitan untuk mendapatkan
keadilan akibat stigma sosial, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan
proses hukum yang panjang. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya
kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam
meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak perempuan serta mendukung upaya
pencegahan KDRT. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
rekomendasi bagi peningkatan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dan
mendorong terciptanya lingkungan yang aman dari kekerasan dalam rumah tangga