Detail Cantuman

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripkan ketentuan hukum dalam perjanjian
Jual beli tanah dalam telaah hukum di Indonesia dan kekuatan hukum perjanjian
dibawah tangan terhadap kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif. Analisis bersifat Yuridis Normatif. Hasil Penelitian
menunjukkan bahwa Ketentuan hukum di bidang pertanahan, pada dasarnya
merupakan penjabaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai pemanfaatan tanah
dan sumber daya alam pada umumnya, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 yang
meletakkan landasan utama bagi Bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan
nasional. Hukum Adat jual beli tanah bukan merupakan perjanjian seperti yang
dimaksudkan dalam Pasal 1457 KUHPerdata, melainkan suatu perbuatan hukum
yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk
selama-lamanya pada saat mana pihak pembeli menyerahkan harganya kepada
penjual. Perjanjian Pengikat Jual Beli (PJB) merupakan terobosan hukum yang
dilakukan oleh kalangan Notaris untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan jual-beli hak atas tanah. Jual beli tanah menurut Undang-Undang Pokok
Agraria merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang sifatnya terdiri dari 3
unsur , yaitu : tunai, riil dan terang. Setelah adanya UUPA tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, segala macam tentang pemindahan hak atas tanah diatur dalam
UUPA beserta aturan-aturan yang mengikutinya, Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa jual beli harus
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT, bermakna
bahwa perjanjian jual beli di bawah tangan atas kepemilikan tanah tidak memiliki
kekuatan hukum sama sekali.