Analisis yuridis terhadap peran dan penegakan hukum dari pemerintah dalam transaksi jual beli kosmetik ilegal melalui e-commerce Di Kabupaten Tangerang
Penjualan kosmetik ilegal di E- Commerce yang mungkin tidak memenuhi standar
kesehatan dan keamanan, mengancam kesehatan konsumen yang tanpa sadar
menggunakan produk tersebut. Selain itu, perdagangan ilegal ini juga merugikan para
pelaku usaha kosmetik yang sah secara hukum. Sehingga permasalahan yang
dikemukakan terkait dengan kosmetil ilegal yaitu: Bagaimana Peran Pemerintah Dan
Penegakan Hukum Dalam Memberikan Sanksi Peredaran Kosmetik Ilegal Yang Dijual
Melalui E-Commerce, Bagaimana Perlidungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli
Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce dan Faktor-faktor Penghambat Pengawasan
Dalam Melindungi Konsumen Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan
pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten
Tangerang. Sumber data yang digunakan meliputi Data Primer dan Data Sekunder.
Metode pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analiis
data menggunakan analisis kualitatif.
Landasan teori mengacu pada Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan. Hasil
dari penelitian ini BPOM Kabupaten Tangerang dalam hal Peran Dan Penegakan
Hukum Dari Pemerintah Dalam Transaksi Jual Beli Kosmetik Ilegal Melalui ECommerce belum efektif sebagian besar adanya keterbatasan kewenangan dan tidak
tersedianya sarana dan prasarana yang memadai menghambat penyidik dalam
melaksanakan tugasanya secara optimal selama proses penyidikan berlangsung. Saran
yang dapat peneliti sampaikan bahwa BPOM Kabupaten Tangerang mengevaluasi
mengenai platform E-Commerce untuk menyediakan informasi yang jelas dan
terverifikasi tentang penjual produk dan menyediakan saluran pengaduan yang mudah
diakses
Detail Information
