Detail Cantuman

Pentingnya penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektornik menyebabkan sebagian besar wilayah memiliki kendala dalam kepengurusannya. Sejumlah permasalahan dan aduanya belum optimalnya pelayanan di Disdukcapil Kabupaten terkait permasalahan E-KTP berdampak mencerminkan belum terwujudnya Good Governance atau tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Pelayanan dinilai belum seutuhnya mengedepankan sistem transparansi seperti mekanisme pembuatan e-KTP karena tumpeng tindih dengan sistem daring serta pertanggung jawabanan praktik kecuruangan serta berbelitnya birokrasi dan maklumat dalam percetakan KTP. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terfokus pada prinsip Good Governance menurut United Nations Development Program (UNDP). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatatif. Hasil penelitian ini adalah enam prinsip Good Governance pada Disdukcapil sebenarnya sudah diterapkan namun dianggap belum maksimal. Pada prinsip Partisipasi Masyrakat, Kehandalan, Supremasi Hukum, dan Tanggapan sudah dilakukan maksimal dengan sejumlah program daring, pembukaan stand, adanya situs wadah kritik dan saran serta melakukan pelayanan berdasarkan aturan yang berlaku. Meski demikian dau prinsip lainnya yaitu Akuntabilitas dan Transparansi belum maksimal, hal ini dikarenakan banyak keluhan masyrakat mengenai waktu pembuatan yang tidak sesuai namun ditemukan beberapa aspek bahwa ada sejumlah masyarakat yang dapat membuat E-KTP dengan waktu lebih cepat. Meski begitu, hambatan yang terjadi sudah ditangani oleh Diskdukcapil dengan memperluas stand atau jemput bola, sosialisasi penggunaan SP4AN LAPOR atau situs lainnya yang dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam membuat E-KTP agar terwujudnya tata Kelola kepemerintahan yang baik atau Good Governance.