Detail Cantuman

Penelitian ini membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) di Desa Jatimulya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.
Namun dari pengamatan serta adanya penilaian masyarakat terkait dengan kinerja
pemerintahan desa masih terdapat kelemahan dalam mewujudkan prinsip-prinsip
good governance. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini
adalah: bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Desa Jatimulya Kecamatan Kosambi Kabupaten
Tangerang dan Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Desa Jatimulya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.
Sebagai upaya peningkatan peran pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu teori yang digunakan
berdasarkan konsep teori Good Governance dari United National Depelopment
Progam (UNDP) dikutip oleh (Sedarmayanti, 2012:3) menyatakan bahwa untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu
menerapkan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan
mengacu 9 (sembilan) prinsip yaitu: Participation (partisipasi), Rule of law
(kepastian hukum), Transparancy (transparansi), Responsiveness
(tanggungjawab), Consensus orientation (berorientasi pada kesepakatan), Equality
(keadilan), Effectiveness and efficiency (efektifitas dan efisien), Accountability
(akuntabilitas), Strategic vision (visi strategi). Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara, dokumentasi, teknik pengolaan
data dan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan
menearik kesimpulan yang dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil
penelitian dapat memperoleh kesimpulan bahwa Tata kelola pemerintahan yang
baik (Good Governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa
Jatimulya dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance sudah terlaksana.
Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih rendahnya
sumber daya manusia (SDM), menurunnya partisipasi masyarakat dan ketidak
serasian masyarakat terhadap pemerintah desa. Upaya pemerintah desa dalam
menangani kendala untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance adalah
meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk mengadakan seminar
untuk mensosialisasikan dan meningkatkan konumnikasi kepada masyarakat