Detail Cantuman

Umum Kementerian Sekretariat Negara mengenai implementasi sistem persuratan elektronik dalam mendukung Electronic Government. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif. Melalui pendekatan teori E-Government yang dikutip dari Indrajit (2016), peneliti mengkaji implementasi berdasarkan tiga komponen, yaitu: (1) Dukungan (Support), berupa kebijakan yang menjadi landasan hukum dalam pembangunan SPDE Open, yaitu PP Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (2) Kemampuan (Capacity), secara garis besar, kemampuan ditunjukan melalui pemberian wewenang kepada unit kerja Biro Informasi, Data dan Teknologi untuk mengembangkan sistem, penyediaan alat atau perangkat yang disalurkan melalui APBN serta pengembangan SDM itu sendiri; dan (3) Manfaat (Value) yang merupakan dampak dari implementasi, aplikasi ini dapat menyederhanakan prosedur persuratan, membuat mobilitas pegawai menjadi lebih efisien dan efektif serta mempertegas arahan yang diberikan sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi SPDE Open telah mencapai pada fase transformasi, di mana sebuah sistem telah mengalami pengembangan lebih lanjut sehingga pelayanan meningkat secara terintegrasi. Sementara hambatan yang ditemukan pada penelitian ini ialah bersifat teknis di mana tampilan website aplikasi yang belum user-friendly dan ketidaksiapan pegawai dalam menerima SPDE Open sebagai bagian dari prioritas pekerjaan, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada