Detail Cantuman

Salah satu aparatur negara yang menjalankan fungsi hukum adalah Polri, Salah satu
tindakan polri adalah penyidikan. Proses penyidikan adalah proses pemeriksaan
dalam perkara pidana guna menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti.Sekarang ini
banyak kasus salah tangkap dalam proses penyidikan pada tingkat kepolisian
menyebabkan kerugian yang berdampak pada moril dan psikis. Salah tangkap atau
error in persona adalah kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi pada tingkat
pemeriksaan penyidikan maupun kekeliruan terhadap orangnya yang terjadi pada
tingkat penuntutan dan pemeriksaan keadilan,Pada putusan Nomor
235/Pid.B/2020/Pn.Cbd Dari mulai penangkapan hingga pada saat BAP para
tersangka/korban mendapatkan tindakan-tindakan represif daripada para penyelidik
dan penyidik untuk mengakui atas tuduhan pencurian dalam keadaan memberatkan.
Dalam penelitian ini yang menjadi Pokok Permasalahan adalah apakah faktor – faktor
penyebab penyidik Kepolisan Negara Republik Indonesia dalam kasus salah tangkap
atau error in personabagaimana pertanggungjawaban penyidik Kepolisan Negara
Republik Indonesia dalam kasus salah tangkap atau error in persona. Metode
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini
bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah
penelitian kualitatif, landasan teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum
dan teori keadilan. Hasil penelitian Faktor – faktor penyebab penyidik Kepolisan
Negara Republik Indonesia dalam kasus salah tangkap atau error in persona oleh
penyidik adalah dikarekanakan adanya ketidaktelitian penyidik polri dalam memilah
ataupun memilih saksi untuk menilai seseorang yang telah melakukan atau tidak
melakukan suatu tidak pidana yang dapat merugikan orang lain yang tidak bersalah.
Namun juga lebih baik fakor internal dari penyebab salah tangkap tersebut yang
utama diatasi. Dan pertanggungjawaban penyidik Kepolisan Negara Republik
Indonesia dalam kasus salah tangkap atau error in persona tidak ada karena korban
tidak mengajukan Upaya hukum yang telah disediakan, yaitu Praperadilan. Seperti
yang telah diatur dalam pasal 95 dan 97 KUHAP.