Detail Cantuman

Di indonesia kejahatan korupsi seperti tiada habis-habisnya, bahkan tergolong sebagai
kejahatan luar biasa karena menghancurkan keuangan negara dan perekonomian
negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah putusan hakim dalam
menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi
Nomor: 163 PK/Pid.Sus/2019 telah diberikan pertimbangan hukum yang cukup dan
Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap terpidana dalam
perkara tindak pidana korupsi Nomor: 163 PK/Pid.Sus/2019 telah diberikan
pertimbangan hukum yang cukup. Metode yang digunakan Penulis dalam penelitian
ini adalah metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analis serta
landasan hukumnya mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan
KUHP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Putusan
Nomor: 163 PK/Pid.Sus/2019 dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda
terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi tidak memberikan pertimbangan
hukum yang cukup, karena dalam putusan ini tidak memuat dasar pemidanaan keadaan
yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, berbeda hal nya dengan putusan
tingkat kasasi yang memuat lengkap dasar pemidanaan keadaan yang memberatkan
dan yang meringankan terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda
Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup agar tidak dikualifikasi
sebagai putusan yang kurang pertimbangan hukum karena dapat menyebabkan putusan
tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam menjatuhkan pidana
penjara dan pidana denda putusan pemidanaan harus memuat dasar pemidanaan
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, apabila tidak terpenuhi
putusan tingkat Peninjauan Kembali ini dapat batal demi hukum.