Detail Cantuman

Salah satu bentuk dari keberhasilan kecanggihan teknologi yang digunakan oleh
masyarakat adalah media sosial. Namun yang disayangkan saat ini, penggunaan
media sosial cenderung tidak bijak. Penyebar luasan konten yang melanggar nilai
kesusilaan seperti salah satunya penyebaran konten pornografi. Penerapan hukum
pada pelaku seperti kejahatan seperti ini harus dilakukan dengan tegas guna
menegakkan hukum dan keadilan.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana
terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalu media elektronik dalam
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tipe penelitian ini adalah
yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan dengan jelas
dan cermat permasalahan yang ada di lapangan. kemudian di analisa serta ditarik
suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang di teliti. Landasan teori
yang digunakan yaitu teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori pemidanaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait tindak pidana pornografi
melalu media elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29
memuat perbuatan yang dilarang, yang diancam dengan pidana penjara dan pidana
denda.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah
melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dokumen
elektronik yang memiliki muatan konten pornografi Perbuatan terdakwa sebagaimana
diatur dan diancam pidana pada pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik.