Detail Cantuman

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara
hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu
hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Hakim merupakan salah
satu catur waksa penegak hukum yang dapat memutus dan menjatuhkan hukuman
terhadap suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara tidaklah mudah, yang pada
hakikatnya dalam peradilan sering menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan.
Salah satu kejahatan yang sering terjadi ialah penggelapan. Permasalahan dalam
penelitian ini yaitu faktor terjadinya disparitas terhadap perkara penggelapan dalam
Putusan Nomor 65 PK/Pid/2021, dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu
perkara, serta dampak dari adanya disparitas. Tipe penelitian dalam hal ini ialah
yuridis normatif, sifat penelitian yang bersifat deskriptif analisis, sehingga dari
adanya data primer dan sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga
mendapatkan kesimpulan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Landasan teori yang digunakan yaitu teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori
pemidanaan.
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya disparitas
pidana penjatuhan yang dilakukan oleh hakim ialah kekuasaan kehakiman juga
beberapa aspek lainnya, dan hakim dalam memutus suatu perkara memiliki
pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta dampak nya yang cukup variatif dalam
lingkungan khusus maupun umum. Sarannya ialah pedoman pemidanaan baik dalam
penuntutan maupun dalam penjatuhan pidana hakim diharapkan dapat
mempertimbangkan secara matang agar tidak terjadi disparitas putusan hakim, dan
hakim harus bersikap profesional sehingga keputusan yang dihasilkan dapat
memenuhi rasa keadilan, serta kedepannya ada aturan yang pasti hakim dalam
memutus kasus mempunyai pandangan yang sama.