Detail Cantuman

Di Indonesia terdapat klasifikasi tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan
bermasyarakat, salah satunya yakni tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh
seseorang yang berada dalam sebuah instansi tertentu dengan menggunakan
kedudukannya. Tindak pidana ini berkaitan erat dengan moral dan kepercayaan atas
kejujuran seseorang yang berujung dengan adanya kebohongan terhadap kepercayaan
tersebut yang memanfaatkan jabatan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan
roda empat dalam jabatan dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Sumber bahan hukum terdiri atas
primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual.
Data dikumpulkan dengan mencatat dan mendokumentasikan, dan dianalisis secara
deskriptif analitis. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut diatur
dalam pasal 372 sampai 376 KUHP. Dalam pasal 374 KUHP pelaku diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Namun, tindak pidana secara berlanjut diatur
dalam Pasal 64 ayat (1) pelaku dapat dipidana. Selain itu, menurut Putusan Nomor
1382/Pid.B/2022/PN Tng pelaku dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)
bulan serta membebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah). Dalam terjadimya tindak kejahatan tersebut, menurut Putusan Nomor
1382/Pid.B/2022/PN Tng ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya yaitu faktor
lingkungan dan faktor ekonomi. Akan tetapi, seharusnya para penegak hukum dapat
menjatuhkan sanksi pidana semaksimal mungkin dengan tindak pidana yang dilakukan
tanpa melupakan hal-hal yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa dalam
penjatuhan sanksi, sehingga tercipta keadilan bagi terdakwa dan masyarakat.