Detail Cantuman

Tindak pidana kekerasan seksual di hari demi hari semakin meresahkan masyarakat. itu
sebabnya pemerintah Kota Tangerang segera melakukan upaya penanggulangan kekerasan
seksual terhadap anak dengan memberikan peran aktif kepada Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang yang merupakan unit
dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang. Permasalahan dan penelitian ini
merupakan apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual
terhadap anak di Kota Tangerang dan bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Tangerang
dan P2TP2A Kota Tangerang dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Kota
Tangerang. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pencegahan dan penanggulangan
yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah yuridis
empiris yakni suatu penelitian yang menggunakan data kepustakaan dan data lapangan, yang
bersifat deskriptif analisis sehingga dari data primer dan data sekunder dianalisa secara
kualitatif. Landasan teori mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Perlindungan Anak, serta teori terkait kepastian hukum, kriminologi dan teori perlindungan
hukum. Peran pemerintah dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual pada anak di kota
Tangerang dengan P2TP2A Kota Tangerang sebagai garda terdepan untuk menangani
kekerasan seksual terhadap dengan melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
Diharapkan pemerintah, orang tua, anak dan masyarakat lebih peduli dan peka terhadap
peristiwa kekerasan seksual dan tidak menganggapnya sebagai hal yang tabu, sehingga upaya
penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dapat berjalan dengan optimal dan
mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual dan efek jangka panjang pada korban.