Detail Cantuman

Perlindungan hukum terhadap anak adalah sesuatu yang dilakukan untuk menciptakan
kondisi bagi setiap anak untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab bagi
perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental dan sosial anak secara wajar. Pada
dasarnya setiap anak memiliki hak yang sama termasuk anak jalanan, mereka juga
memiliki hak atas kesehatan dan hak untuk dilindungi sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Masalah yang terdapat dalam
penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di
Kabupaten Tangerang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan
hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Tangerang.
Penelitian ini menggunakan metode empiris pendekatan secara langsung ke lapangan.
Landasan teori yang peneliti gunakan adalah Teori Pembangunan Hukum menurut
Mochtar Kusumaatmaja teori pembangunan hukum adalah ketertiban masyarakat yang
teratur dan teori keadilan menurut Jhon Rwlas Bahwa Keadilan pada manusia yang
nyata dalam masyarakat tidak mengetahui posisi awal mereka, mereka tidak
mengetahui tujuan dan rencana hidup mereka dan mereka tidak mengetahui bahwa
mereka milik dari masyarakat mana. Hasil temuan fakta di lapangan bahwa Dinas
Sosial Kabupaten Tangerang belum malaksanakan perlindungan hukum dengan
optimal kepada anak jalanan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dinas sosial belum
melakukan penanganan anak jalanan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan
Anak dan belum mampu menyelesaikan hambatan dalam menangani anak jalanan di
Kabupaten Tangerang. Saran yang peneliti ajukan adalah dinas sosial harus
mengajukan Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang anak jalanan, harus
memberikan pengarahan kepada keluarga agar bisa mencegah anaknya untuk turun ke
jalan, harus bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga masyarakat, dinas sosial
harus mengusulkan pembuatan rumah singgah di setiap daerah di Kabupaten
Tangerang.