Detail Cantuman

Ancaman minimum khusus merupakan ukuran hukuman minimal yang harus
dijatuhkan oleh hakim dalam kasus-kasus tertentu, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini
adalah dasar hukum yang diberikan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana
di bawah ancaman minimum khusus pada putusan nomor 350 K/Pid.Sus/2022 dan
dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana korupsi yang
pemidanaanya di bawah ancaman pidana minimum khusus pada putusan nomor 350
K/Pid.Sus/2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sehingga data yang diperoleh dianalisa
secara kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder agar dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Landasan hukum dalam penelitian ini
mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan pertama hakim pada
tingkat kasasi menjatuhkan putusan pidana korupsi lebih ringan dari pada tuntutan
jaksa penuntut umum, putusan hakim pengadilan negeri, putusan hakim pengadilan
tinggi dan dibawah ancaman minimum khusus. Kedua Hakim pada tingkat kasasi
mempertimbangkan fakta hukum, alasan yang meringankan, dan pemenuhan unsurunsur yang sudah dicantumkan dalam putusan hakim pengadilan negeri dan putusan
hakim pengadilan tinggi serta turut mempertimbangkan dissenting opinion. Saran
pertama sebaiknya hakim pada tingkat kasasi lebih memperhatikan penggunaan dasar
hukum yakni Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kedua sebaiknya
hakim pada tingkat kasasi lebih mempertimbangkan fakta hukum, alasan yang
memberatkan, dan dissenting opinion Hakim ad hoc.