Detail Cantuman

Tidak seperti yang diharapkan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA,
yang diberlakukan pada 1 Agustus 2014, masih kekurangan alat penegak hukum yang
responsif dan sarana pendukung. Seorang anak yang melakukan pelanggaran yang
dilakukan oleh anak binaan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian hukum
empiris dekripsi, penulis akan menganalisis hasil dari sumber data primer yang
langsung diakses dari sumbernya dengan melakukan wawancara di LPKA Kelas I
Tangerang dan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Penelitian ini menemukan bahwa penanganan atau pembinaan yang
dilaksanakan di LPKA Kelas I Tangerang tidak sesuai dengan UU yang berlaku.
Sistem Peradilan Pidana Anak di LPKA Kelas I Tangerang tidak cukup baik karena
tidak memberikan pola pembinaan / pengasuhan terhadap anak binaan di LPKA
masih tidak sesuai dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA,
namun dalam pelaksanaan pembinaan ada beberapa faktor pendukung dan
penghambat. Sedangkan Saat ini, undang-undang SPPA bertujuan untuk melindungi
martabat dan harkat anak melalui pendekatan restorative justice, yang memastikan
bahwa anak berhak atas perlindungan hukum, terutama dalam sistem peradilan
pidana. Saran penulis terhadap hasil penelitian yaitu meningkatkan fasilitas yang
kurang serta memberikan Bimtek pelatihan pembinaan.